Server Pelayanan BPN Error

TangerangSatu.co.id KABUPATEN TANGERANG – Server pelayanan pertanahan di kantor BPN Kabupaten Tangerang offline sejak pertengahan November — kurang lebih sudah dua minggu. Organisasi Penimbang Hukum (OPH) dalam siaran pers yang diterima TangerangSatu.co.id, Jumat pagi 30 November 2018 menyebutkan, akibat permasalahan ini seluruh pelayanan terhambat. Pemohon haru bolak-balik ke BPN untuk mencoba mendaftarkan kembali dengan harapan server sudah online dan pendaftaran permohonan bisa di terima. Tapi harapan itu nihil. Naas bagi pemohon yang berada di luar wilayah Tangerang, harus bolak-balik tanpa kejelasan.

M Bani Irwan SH penggiat kontrol sosial dari lembaga OPH menanggapi persoalan tersebut. Atas aduan dan perwakilan masyarakat menyikapi ketidak jelasan pelayanan ini, kata Bani Irwan seharusnya BPN mempunyai terobosan dalam hal pelayanan dalam kondisi apapun.

“Bisa saja permohonan diterima dengan dibuatkan nomor antrian atau tanda terima manual sementara. Karena dengan penerimaan secara manual petugas loket dapat memeriksa dokumen permohonan terlebih dahulu, sehingga setelah dinyatakan lengkap baru diproses atau dikembalikan agar dilengkapi kekurangan. Pemeriksaan dokumen ini tidak menggunakan sistem online,” beber Bani Irwan.

Lanjut Irwan, Manager Loket sebagai penanggung jawab harusnya sigap menyikapi dan memberikan arahan kepada jajarannya petugas loket agar tetap konsisten dalam pelayanan untuk memberikan informasi yang jelas kepada pemohon tidak asbun (asal bunyi). Menurutnya sangat tidak pantas petugas loket  mengatakan “kalau mau komplain silahkan komplen ke pusat”.

“Hal in menandakan SDM yang rendah bagi sekelas manager dan petugas loket sebagai pintu utama akses pelayanan publik dengan slogan ‘Kami Ikhlas Melayani Anda'”, ungkap Irwan.

Ia berharap situasi ini tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab dengan situasi ini sangat rentan terjadi indikasi pungli, suap dan gratifikasi agar permohonan yang diajukan dapat diproses.

Ditempat terpisah Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Situmeang, Anri Saputra Situmeang SH menegaskan seharusnya pihak pejabat BPN bisa menggunakan diskresi.

“Pejabat BPN seharusnya jangan takut menggunakan hak diskresi. Sebab diskresi terdapat di Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” ungkap Anri.***

Ateng Sanusih | Yahya Suhada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may have missed