Kembali Bersatu dan Melepas Atribut Politis Pasca Pemilu

Oleh: Dodik Prasetyo*

Banyak masyarakat yang berharap bahwa 17 April merupakan akhir dari segenap ketegangan, namun harapan itu sirna karena residu polarisasi masih ada bahkan salah satu paslon telah mendeklarasikan kemenangan sebanyak 3 kali. Tentu masyarakat dibuat bingung dengan adanya klaim kemenangan tersebut, dimana hasil quick count menunjukkan bahwa paslon Jokowi – Ma’ruf yang unggul, namun Prabowo telah mendeklarasikan diri menang dalam Pilpres 2019 berdasarkan hasil survey internal BPN.

Masyarakat bawah masih terpecah. Drama yang dilakukan oleh para elit politik masih erat dalam kehidupan sehari – hari, group WA keluarga masih belum cair sebelum Pilpres. Tegur sapa antar rekan kerja juga belum sesantai biasanya. Bahkan hubungan antara dosen dengan mahasiswa bisa tegang karena berbeda cara memandang pemimpin. Masyarakat tentu akan sulit bersatu jika pada 5 tahun ke depan, kondisi politik di Indonesia masih menyisakan residu polarisasi antar kubu.

Kalau mau jadi bangsa yang besar, kita lupakan kompetisi Pemilu, kita fokus membangun Indonesia yang berlimpah pekerjaannya, membangun pedesaan yang lebih maju, menjaga kekompakan, lupakan perbedaan. Kalimat tersebut sempat diucapkan Ridwan Kamil agar para warganya dapat menurunkan tensi ketegangan karena Pemilu. Gubernur Jawa Barat tersebut juga mengajak kepada masyarakat unutk kembali menjaga kekompakan dan mengikis polarisasi usai Pemilu 2019. Dirinya juga berharap, warga agar bisa kembali menjalankan rutinitasnya yang produktif dan melupakan sisi kompetisi setelah Pilpres dan Pileg.

“Kita butuh 5 tahun ini kompak menjaga keutuhan. Insya Allah Indonesia akan lebih baik, istilahnya menang, maju, juara, intinya mari berhimpun lagi, pakai waktunya tak membahas politik lagi, fokus pada produktivitas membangun jawa barat,” tuturnya.

Dari penuturan tersebut, tentu kita bisa menangkap bahwa Ridwan Kamil ingin agar para warganya melepas atribut “politis” yang sebelumnya sempat mempolarisasi warganya, bagaimanapun juga demokrasi haruslah dijunjung tanpa menghancurkan persatuan dan kekompakan.

Bangsa yang besar adalah bangsa yang kompak, dan mau melakukan perubahan mulai dari hal yang terkecil, tidak dengan menebar kebencian ataupun ketakutan. Sehingga diharapkan pasca Pemilu 2019 masyarakat dapat kembali pada aktiftas yang produktif dan menjaga kerukunan dalam setiap perbedaan.

Himbauan untuk membina kerukunan juga disampaikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam video yang ia unggah di twitter, dirinya berpesan agar masyarakat Indonesia harus kembali rukun, setelah Pemilu berlangsung. Dia berharap segala permusuhan karena berbeda pandangan politik jelang Pemilu 2019, tidak mengakibatkan perpecahan antar masyarakat.

“Jangan sampai ada permusuhan akibat Pemilu, karena berbeda pandangan politik, mengakibatkan kita berpecah belah”, ujar AHY.

Hal ini juga mendapatkan sorotan dar putri ketiga Gus Dur, Anita Hayatunnufus Rahman atau Anita Wahid, dirinya juga berharap agar kondisi Indonesia pasca Pemilu 2019 akan membaik setelah masa kampanye berlangsung. Menurutnya banyak sekali hal yang melelahkan bangsa ini. Dirinya berharap, agar siapapun kelak pemimpin bangsa Indonesia, nantinya dia adalah pribadi yang bisa membawa rakyatnya pada satu arah yang sama dan jauh dari keterpecahbelahan.

“Bukan cuma marah, berantem melulu hanya untuk mengedepankan ego, tapi lupa banyak yang kita pertaruhkan di sini,” pungkasnya.

Dalam berpolitik, tidak hanya tekad dan basis massa saja yang diperkuat untuk mendapatkan suara terbanyak, tetapi juga kedewasaan dalam bersikap ketika hasil yang didapat tidak sesuai dengan keinginan.

Pada hakikatnya Pemilu adalah alat untuk mencapai tujuan bersama, maka sudah sepantasnya kita menggunakan alat tersebut sesuai dengan mekanisme demokrasi yang dianut bersama. Tentu sungguh tidak bijak, apabila pemilu yang dilaksanakan sehari dapat merusak tatanan kehidupan yang telah dibina selama bertahun – tahun.

Gesekan sosial pasca Pemilu memang sebuah persoalan tersendiri yang dapat mencederai persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga diperlukan upaya dan juga semangat menjaga nilai – nilai persatuan dan kesatuan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Bagaimanapun juga persoalan terpilih atau tidak dalam kompetisi demokrasi adalah hal yang biasa. Tugas masyarakat selain mengawal kinerja KPU adalah menjaga nilai – nilai persatuan dan kesatuan bersama sebagai sebuah bangsa yang menjunjung semboyan Bhineka Tunggal Ika.

*Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may have missed