Merajut Kondusifitas Selama dan Sesudah Sidang MK

Oleh: Indah Purnamasari )*

Bangsa Indonesia telah lama hidup dengan berbagai keberagaman, sudah sepatutnya kta berpikir dan bertndak cerdas dengan mengikuti regulas konstitusional yang telah ditetapkan oleh konstitusi negara.

Demokrasi di Indonesia sudah ada sejak berpuluh – puluh tahun yang lalu, dengan adanya kontestasi politik berupa pemilihan umum (pemilu), maka sudah pasti ada pihak yang menang dan yang kalah.

Masyarakat sendiri juga harus bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak yang mengklaim bahwa pemilu 2019 curang secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), parahnya terkadang provokasi dibalut dengan label keagamaan.

Selain itu masyarakat juga harus bijak dalam menggunakan media sosial selama pelaksanaan sidang di MK, agar suasana persidangan tetap kondusif.

Rasa persatuan akan sulit terwujud jika kita mudah termakan berita hoax. Diri kita sendirilah yang semestinya menjaga diri dari berita yang cenderung provokatif. Karena menjaga keutuhan bangsa dan negara memerlukan peran aktif dari semua pihak dan bukan mengandalkan para aparat keamanan saja.

Calon Presiden nomor 02 Prabowo Subianto juga menghimbau kepada seluruh pendukungnya agar tetap tenang dan tidak mengerahkan massa ke gedung MK melalui Video yang telah dipublikasikannya di Youtube.

“Kami memutuskan untuk menyerahkan (sengketa pilpres) melalui jalur hukum dan jalur konstitusi. Karena itu saya dan saudara Sandiaga Uno memohon pendukung – pendukung kami tidak perlu berbondong – bondong hadir di lingkungan MK pada hari – hari mendatang,” tutur Prabowo.

Himbauan tersebut tentu menunjukkan sosok Capres yang tidak menginginkan kericuhan terjadi, secara tidak langsung himbauan tersebut merupakan upaya preventif agar para pendukung dan simpatisannya tidak mudah terprovokasi oleh ajakan aksi inkonstitusional di depan MK.

Kita sebagai masyarakat akar rumput juga semestinya berhati – hati dan menolak segala upaya aksi inkonstitusional seperti demonstrasi dengan kekerasan dan kerusuhan, sekalipun hal tersebut dilabeli dengan kata ‘jihad’.

Tentu hal ini memerlukan upaya edukasi kepada masyarakat agar tidak turun ke lapangan untuk berdemo di MK. Hal ini agar tidak terjadi ‘celaka’ yang kedua kalinya seperti adanya penumpang gelap alias penyusup yang dapat menghasut untuk berbuat kerusuhan.

Salah satu cara konkrit untuk mencegah hal negatif yang dapat merugikan persatuan dan keamanan negara, adalah dengan menghentikan caci maki antar anak bangsa yang berseteru karena pemilu. Peristiwa 21 – 22 Mei lalu jangan sampai terjadi. Sudah saatnya masyakarat kembali bekerja, berjejaring dan saling merajut persatuan.

Yang tak kalah penting adalah, tidak perlu terpengaruh dengan ajakan tentang uang ataupun hasutan oknum yang tidak bertanggungjawab.

Tolak semua itu demi satu tujuan, yaitu rasa persatuan serta kondusifitas negara Indonesia. Kita mesti bergegas kembali kepada Pancasila dan Konstitusi. Sudah saatnya kita mendukung dan mengikuti apapun putusan MK sebaga lembaga yang independen.

Kita perlu memahami bahwa MK merupakan lembaga independen satu – satunya yang diberikan amanat konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, sehingga sudah tepat jika pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu membawa masalahnya ke institusi tersebut.

Keputusan MK merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (final and binding). Oleh karena itu tidak mengenal upaya banding. Berdasarkan putusan MK, presiden terpilih mempunyai legitimasi konstitusional yang kuat.

Secara istilah konstitusi berarti peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya.

Lantas bagaimana cara agar konstitusi negara dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dasar – dasar pemahaman taat asas dan taat hukum, tentu dibutuhkan sikap positif berupa kesadaran akan adanya perbedaan, seperti semboyan yang dicengkeram burung garuda Bhineka Tunggal Ika yang bermakna berbeda – beda tetapi tetap satu.

Siapapun nanti pemimpin yang terpilih, sudah saatnya masyarakat mendukung dengan nalar demi suksesnya keberlanjutan pembangunan. Masyarakat juga semestinya memiliki kesadaran untuk memahami pancasila dan UUD 1945, karena dengan pemahaman yang akurat mengenai pancasila, diharapkan setiap warga negara dapat mengawasi jalannya pemerintahan atau kinerja setiap lembaga negara.

Bagi pihak yang kalah dalam pemilu, bukan berarti tidak memiliki peran untuk turut serta dalam pembangunan, justru jika aksi inkonstitusional semakin digembar – gemborkan, maka rasa nasionalismenya patut dipertanyakan.

)* Penulis adalah pengamat sosial politik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may have missed