Jakarta Belum Memiliki Strategi Mengantisipasi Kebakaran

oleh: Prof Dr Manlian Ronald A Simanjuntak ST MT DMin

Jakarta sesungguhnya belum memiliki strategi yang komprehensif dan terintegrasi mengantisipasi api yang terjadi hampir setiap hari. Kita mungkin belum sadar dan mengerti bahwa saat ini Jakarta belum memiliki RISPK (Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran) yang komprehensif. RISPK adalah strategi komprehensif bagi Jakarta untuk merespon dampak bahaya kebakaran yang terjadi. Sampai kajian ini dituliskan, data Kebakaran rata-rata di Provinsi DKI Jakarta yaitu 3-4 kali dalam 1 hari.

Hari Minggu 30 Juni 2019 yang lalu, dampak kebakaran di kawasan Tanah Abang yang mengakibatkan 66 rumah hancur dan 2 jiwa terluka, semakin menguatkan lemahnya strategi Jakarta mengantisipasi kebakaran. Peningkatan intensitas terjadinya kebakaran diikuti secara dinamis jumlah kerugian yang terdampak, baik itu nyawa manusia ataupun material.

Mencermati kondisi di atas, saat ini PemProv DKI Jakarta sedang dipacu dan dikawal untuk menyelesaikan Naskah Akademis RISPK sebagai “strategi yang komprehensif dan terintegrasi” mengantisipasi potensi kebakaran setiap hari. RISPK sesungguhnya berisikan Pedoman Pencegahan, Penanggulangan, dan Pengendalian Kebakaran di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
Apakah RISPK penting bagi Pemerintah dalam menyelenggarakan Program Daerah yang berkelanjutan? Jawaban yang tegas, sangat penting

Dalam rangka penyusunan RISPK, salah satu dasar rujukan peraturan yang eksisting yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan juga Perda DKI Jakarta No. 8 tahun 2008.

Mencermati secara kritis, PerMen PU tersebut sesungguhnya belum mampu melingkupi cakupan RISPK yang sesungguhnya. PerMen PU No. 25/PRT/M/2008 baru melingkupi proses pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sesungguhnya PerMen PU ini seharusnya melingkupi proses pencegahan kebakaran (RSCK), proses penanggulangan kebakaran (RSPK), dan proses pengendalian/pasca kebakaran (RSKK).

Perda DKI Jakarta No. 8 tahun 2008 secara idealiame harus dioptimalkan menjadi payung RISPK Jakarta. Jika RISPK Jakarta terbentuk dan kemudian menjadi Peraturan Daerah, maka Perda DKI Jakarta tentang RISPK menjadi turunan Perda DKI Jakarta No. 8 tahun 2008. Dengan demikian “keberlanjutan holistik” tercipta di Jakarta baik secara Administrasi dan juga secara Teknis yang mampu mengantisipasi bahaya kebakaran di Jakarta.

Melalui RISPK Jakarta, bobot risiko 5 kawasan Jakarta terhadap bahaya kebakaran dapat diputuskan dalam bentuk “risk scooring”. RISPK Jakarta akan menjadi acuan Penataan Ruang Jakarta. RISPK Jakarta menjadi dasar perencanaan strategi penataan elemen lingkungan dalam rangka mengantisipasi bahaya kebakaran. RISPK Jakarta akan menjadi model Provinsi lainnya.

• Guru Besar Universitas Pelita Harapan

Email: • manlian.adventus@gmail.com •manlian.adventus@uph.edu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may have missed