Kemenkumham Buka Seminar Kenotariatan Era 4.0 di UPH

TangerangSatu.co.id KABUPATEN TANGERANG – Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (MKn FH UPH) bekerja sama dengan Pengurus Wilayah Banten Ikatan Notaris Indonesia (Pengwil Banten INI) menggelar Seminar Nasional ‘Strategi Peningkatan Kualitas Calon Notaris di Era 4.0’ di kampus utama UPH Karawaci, Tangerang, Kamis 4 Juli 2019. Seminar Nasional dibuka oleh Daulat Pandapotan Silitonga, SH MHum – Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Admnistrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM RI (Ditjen AHU Kemenkumham RI).

Seminar Nasional ini dihadiri 15 universitas seperti Universitas Surabaya, Universitas Pancasila, Universitas Jayabaya, Universita Tarumanegara, dan lainnya; perwakilan dari asosiasi Notaris, peserta Anggota Luar Biasa (ALB) INI, Notaris, dan mahasiswa, dengan total peserta kurang lebih 250 orang.

Acara ini sekaligus dalam rangka Dies Natalis ke-6 Program Studi Magister Kenotariatan FH UPH. Turut hadir di dampingi oleh Dirjen Kelembagaan Kemenristekdikti – Patdono Suwignjo, Ketua PP Ikatan Notaris Indonesia (INI) – Yualita W, Pendiri Lippo Group – Dr (HC) Mochtar Riady, Dekan Fakultas Ilmu Hukum UPH – Prof Bintan Saragih, Rektor UPH – DR (Hon) Jonathan L Parapak MEngSc, Ketua Pengwil INI Banten – Rani Ridayanthi SH MH VP for Marketing, External Cooperation and Business Development UPH – Stephanie Riady, dan Kaprodi Magister Kenotariatan UPH – DR Susi Susantijo SH LLM.

Dalam pembukaan seminar Daulat Silitonga – Direktur Perdata Ditjen AHU membacakan Keynote Speech dari Yasonna H Laoly SH MSC PhD Menteri Hukum dan HAM RI.

“Di Kemenkumham sendiri dalam memberikan pelayanan yang terbaik, telah menggunakan teknologi informasi dengan kemudahan akses sehingga masyarakat bisa cepat dilayani. Di sisi lain Kemenkumham diberikan kematangan untuk melayani notaris, maka dari itu kementerian memiliki kewajiban moral untuk mengangkat notaris yang berkualitas. Di era 4.0 ini, yang berkualitas itu tidak hanya sekedar mengetahui masyarakat umum namun juga dapat memanfaatkan teknologi informasi,” papar Daulat.

Menyambut kehadiran Kemenkumham ke UPH, Rektor UPH DR (Hon) Jonathan L Parapak MEngSc mengungkapkan ucapan syukur dan berharap agar seminar ini bisa jadi masukan bagi pemerintah.

“Kita tahu dalam proses pembangunan yang begitu cepat ini, profesi-profesi notaris sangat dibutuhkan. Diharapkan seminar ini bisa menjadi masukan pemerintah tentang bagaimana menyelenggarakan program kenotariaan yang profesional dan benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat” ungkap Rektor.

Bicara mengenai kualitas notaris Indonesia, Yualita W Ketua PP-INI Pusat menyatakan notaris haruslah seorang yang kompeten dan mampu memberi dukungan untuk pemerintahan

“Kualitasnya bukan hanya menguasai teori tapi mampu memahami dan mengerti UU Jabatan Notaris yang mengatur mengenai hal-hal, kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, kode etik notaris, dan lainnya” jelas Yualita.

Menanggapi hal ini, Dr (HC) Mochtar Riady juga berpesan agar profesi notaris harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi di era 4.0 ini dan juga mampu memanfaatkan teknologi Artificial Inteligence dalam melakukan tanggung jawabnya.

Dalam acara ini juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) MKn FH UPH dengan PP-INI Pusat yang dilakukan oleh Rektor UPH dan ketua PP-INI; juga penandatanganan MoU dengan Pengwil Banten INI yang dilakukan oleh Dekan FH UPH dan ketua Pengwil Banten INI.

MKn FH UPH yang dibuka sejak tahun 2013, saat ini memiliki mahasiswa aktif sebanyak 422 orang dan telah menghasilkan 596 alumni diantaranya sudah diangkat sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Saat ini Prodi MKn UPH telah tergabung dalam Forum Kerja sama Program Studi Kenotariatan Perguruan Tinggi Swasta (FK PS MKn PTS) Indonesia yang beranggotakan 19 PTS dari seluruh Indonesia. Dalam rangka Dies Natalis, selain diadakan seminar nasional, MKn FH UPH juga dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggara pertemuan rutin (setiap enam bulan) FK PS MKn PTSI yang diikuti seluruh anggota.

Untuk itu usai Seminar Nasional yang juga menghadirkan Dr Ir Patdono Suwignjo MEngSc (Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti), Dr Habib Adjie SH MHum (Wakil Ketua FK PS MKn PTS Indonesia) sebagai narasumber; para Perwakilan Prodi MKn melanjutkan pertemuan rutin FK PS MKn PTS yang berlangsung pada tanggal 5 Juli 2019 di kampus Pasca Sarjana UPH Plaza Semanggi, Jakarta.

Pada kesempatan ini Dr Susi Susantijo SH LLM, Ketua Prodi MKn UPH juga menjelaskan proses menjadi seorang notaris yang tidak mudah dan butuh proses panjang.

“Setelah menyandang gelar Magister Kenotariatan, masih ada beberapa tahap yang harus dilalui. Di antaranya lulus ujian Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (ALB INI), magang di kantor notaris selama dua tahun, mengikuti magang bersama, lulus Ujian Kode Etik Notaris (UKEN), serta persyaratan-persyaratan lainnya. Dan untuk menjadi Notaris, seseorang harus diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM RI,” Jelas Dr Susi.

Prodi MKn FH UPH didukung tim pengajar dari para akademisi hukum dan praktisi hukum yang berdedikasi, serta bersinergi dengan asosiasi FK PS MKn PTS Indonesia dan Ikatan Notaris Indonesia, optimis dapat menghasilkan para pejabat umum yang berkualitas dan mampu bersaing di era 4.0.****

Ateng San | Yahya Suhada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may have missed