Warga Perumahan Kehakiman Desak Menkumham Minta Maaf

TangerangSatu.co.id KOTA TANGERANG – Warga Komplek Kehakiman yang berada di lingkungan RW 09 Kelurahan Buaran Indah mendesak agar Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly segera meminta maaf kepada Walikota Tangerang dan mencabut ucapannya yang menimbulkan polemik.

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) juga diminta segera menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum kawasan permukiman tersebut ke Pemerintah Kota Tangerang.

Hal itu dikatakan tokoh lingkungan setempat yang juga Ketua RT 01/09 Kelurahan Buaran Indah, Agam usai melakukam pertemuan dengan warga, Jumat pagi 12 Juli 2019 terkait polemik yang diawali ucapan Menkumham saat meresmikan kampus Politekip dan Poltekim BPSDM Kemenkumham di Jl Satria Sudirman, Kota Tangerang, Selasa 9 Juli 2019.

Menurut Agam, bahwa warga Komplek Kehakiman keberatan dan menyesalkan terhadap apa yang disampaikan oleh Menkumham.

Ia juga mengungkapkan, sudah lebih dari 20 tahun fasos fasum di lingkungan perumahan tersebut belum diserahkan kepada Pemerintah Kita Tangerang. Di lingkungan RW 09, kata Agam saat ini ada sekitar 675 kepala keluarga.

“Selama ini jalan lingkungan, saluran air atau drainase dan lampu penerangan jalan di perumahan ini dibangun oleh Pemkot Tangerang. Masyarakat juga tetap patuh dan mendukung serta taat terhadap peraturan yang berlaku di Kota Tangerang,” ungkap Àgam.

Berkaitan dengan surat Walikota Tangerang nomor 593/2341-Bag.Hukum/2019, tertanggal 10 Juli 2019 perihal keberatan dan klarifikasi yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM-RI, tambah Agam warga Perumahan Kehakiman ingin menghadap Walikota Tangerang dengan menyertakan tokoh masyarakat agar mereka tidak terkena imbas polemik itu.

Ditambahkan Agam, pada tahun 2015 warga setempat pernah meminta kepada Kemenkumham untuk segera menyerahkan segala fasos fasum yang ada di perumahan itu. Bahkan mereka beramai-ramai datang ke kantor Kemenkumham RI di Jakarta mendesak segera dilakukan penyerahan fasos fasum perumahan ini.

“Tapi sampai kini permintaan warga ini tidak direalisasikan oleh pihak Kemenkumham,” ungkap Agam.***

Ateng San | Yahya Suhada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may have missed