Kegagalan Terulang, Cor Beton Tol Lingkar Bogor “Tumpah”

Prof Dr Manlian Ronald A Simanjuntak ST MT DMin

Dampak cor beton Jalan Tol Lingkar Bogor yang tumpah pada 10 Juli 2019 mengingatkan kita semua terhadap kondisi Cor Beton Pier Head Tol Becakayu yang juga tumpah dan bekisting yang jatuh beberapa waktu yang lalu.

Dari berbagai sumber yang dikumpulkan, kegagalan konstruksi pengecoran beton di Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) terjadi pada hari Rabu 10 Juli 2019, saat pengecoran dilakukan. Bahan Cor Beton tumpah ke jalan Arteri sehingga arus lalu lintas padat dan macet. Kejadian ini terjadi pada jam 05.15 WIB di proyek Jalan Tol BORR seksi 3A, simpang Yasmin-Semplak arah Parung tepatnya di Pier 109, di depan Perumahan Taman Sari Persada, Kota Bogor.

Pada waktu pengecoran beton dilakukan, balok penyangga (formwork/cetakan Pier Head) tidak kuat sehingga bahan beton tumpah ke jalan Arteri. Kejadian tersebut terjadi saat pengecoran pada Truk Mixer ke-22 dari total rencana 25 Truk Mixer (sumber: Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar (MSJ) Hendro Atmodjo, Rabu 10 Juli 2019).

Sampai kajian ini dituliskan, sebanyak dua orang pekerja terluka.
Rekayasa lalu lintas juga terus diupayakan agar lalu lintas kembali normal.

Bagi kita semua patut dipertanyakan: Apakah kita belum siap melakukan metode Cast in Place? Apakah kita juga belum siap melakukan metode Pre-Cast? Apakah permasalahannya tentang human system yang lemah? Apakan pengawasan lemah saat proses konstruksi? Apakah hal kejadian yg serupa dengan kegagalan proses konstruksi pengecoran Pier Head Proyek Becakayu menguatkan Budaya Konstruksi Indonesia lemah?

Belajar dari kejadian di atas, rekomendasi penting bagi Pemerintah, yaitu pemerintah harus lebih tegas!
Hal ini sangat beralasan, terlebih putaran kedua Pemerintah Kabinet Kerja akan menggenjot akselerasi pembangunan puluhan ribu kilometer jalan tol di sejumlah wilayah Indonesia.

Rekomendaai langkah pertama yaitu Kementerian PUPR RI sebagai Pembina Konstruksi harus lebih tegas mengevaluasi kelaikan serta kesiapan SDM Ahli Konstruksi Indonesia yang berkelanjutan. Kegagalan Konstruksi yang terjadi sejak tahun 2017 sampai terulang kembali 10 Juli 2019 adalah masalah yang serius.

Rekomendasi langkah kedua yang harus tegas dilakukan pemerintah yaitu mengoptimalkan Peraturan Jasa Konstruksi Indonesia. UU Jasa Konstruksi No.2 tahun 2017 masih menantikan PP untuk dapat dijalankan secara maksimal.

Rekomendasi langkah ketiga sebagai sikap tegas pemerintah yaitu melakukan pengawasan yang ketat terhadap para penerima jasa, secara khusus kontraktor baik itu pihak swasta maupun BUMN. Kaji benar kelaikan mereka semua. Kita menunggu sikap tegas.

Guru Besar Universitas Pelita Harapan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may have missed