Kemenkumham Didesak Segera Serahkan Fasos Fasum Kepada Pemkot Tangerang

TangerangSatu.co.id KOTA TANGERANG – Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) RI didesak segera menyerahkan semua lahan yang menjadi fasilitas sosial dan fasilitaa umum di lima wilayah kelurahan di Kecamatan Tangerang kepada Pemerintah Kota Tangerang. Merupakan suatu kewajiban bahwa Kemenkumham harus menyerahkan fasilitas sosial (fasos) maupun fasisitas umum (fasum) kepada Pemerintah Kota Tangerang.

Penegasan itu dilontarkan pemerhati Tangerang Live, Yahya Suhada menyikapi polemik yang kini tengah hangat dibicarakan masyarakat Kota Tangerang berawal dari ucapan Menteri Kumham, Yasonna H Laoly yang dianggap mencederai hati masyarakat kota ini.

“Kami mendesak Kemenkumham untuk segera menyelesaikan kewajibannya dengan menyerahkan fasos maupun fasum di lima wilayah kelurahan yakni Tanah Tinggi, Buaran Indah, Sukaasih, Sukasari dan Babakan. Sudah puluhan tahun fasos fasum di lima wilayah kelurahan itu belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Tangerang,” ungkap Yahya Suhada, Minggu 14 Juli 2019.

Aset Kemenkumham yang menjadi fasos fasum, sambung Yahya Suhada menjadi penghambat laju pembangunan Pemerintah Kota Tangerang. Lahan yang merupakan fasos fasum tersebut menjadi penyumbang lahan kumuh. Akibatnya pula, bukan saja masyarakat yang dirugikan tapi juga Pemerintah Kota Tangerang itu sendiri.

“Secara legalitas Pemerintah Kota Tangerang tidak punya kewenangan untuk melakukan pembangunan maupun perawatan atas lahan yang notebene terbengkalai tersebut. Hal itu menjadi beban Pemerintah Kota Tangerang terutama dari sisi legalitasnya,” terang Yahya Suhada yang juga tokoh muda Kota Tangerang.

Fasos dan fasum aset Kemenkumham, kata Yahya Suhada selama ini sulit untuk dicatat. Pemeliharaan saluran air, sampah atau jalan lingkungan jadi terkendala. Sementara di sisi lain warga masyarakat tahunya Pemerintah Kota Tangerang yang harus menyediakan atau memperbaiki infrastruktur di lahan milik Kemenkumham.

“Kalau ada lampu penerang jalan padam, ada jalan atau saluran rusak, penumpukan sampah itu adalah kewajiban Pemerintah Kota Tangerang untuk memperbaiki. Semangat membangun Kota Tangerang untuk kesejahteraan warga masyarakat tidak dibarengi oleh Kemenkumham. Akibatnya Pemerintah Kota Tangerang tidak dapat menjalankan rencana pembangunan sesuai aturan tata ruang,” papar Yahya.

Ditegaskan oleh Yahya Suhada, kebijakan Walikota Tangerang Arief Rachadiono Wismansyah harus didukung penuh oleh warga masyarakat. Kini saatnya membuka secara terang benderang fasos fasum aset Kemenkumham yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga masyarakat Kota Tangerang.***

Ateng San

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may have missed