Haruskah Oposisi Memiliki 45 Persen Kursi?

Oleh : Indra Gunawan )*

Pasca Prabowo dan Jokowi terlibat dalam agenda rekonsiliasi. Amein Rais melontarkan statement yang cukup fenomenal, dimana jika benar – benar mau rekonsiliasi maka kubu oposisi harus mendapatkan “jatah” kursi kabinet sebesar 45% sesui dengan angka perolehan suara pemilih dalam Pilpres 2019 lalu.
Pernyataan tersebut tentu membuat kita cukup sulit untuk mencermati makna dan alur pikir dari permintaan tersebut, apalagi setelah rekonsiliasi terjadi antara Jokowi dan Prabowo di MRT.
Prabowo ternyata sudah bertemu dengan Amien Rais secara langsung untuk menyampaikan hasil pertemuan dengan Jokowi, sesuai dengan Janji Prabowo yang akan menemui elit partai oposisi setelah bertemu Jokowi.
Dengan adanya pertemuan tersebut tentu Prabowo dan Amien Rais telah memperbincangkan sesuatu hal yang cukup penting terkait dengan rencana arah politik setelah kekalahannya dalam Pilpres 2019.
Padahal beberapa waktu sebelum bertemunya Prabowo dengan Jokowi, Amien Rais sempat melontarkan pernyataan bahwa jika bergabung dengan penguasa atau pemenang Pemilu, maka itu adalah “oposisi bohong – bohongan”, oleh karena itu, Amien Rais menekankan bahwa oposisi harus berada diluar pemerintahan untuk tetap menjadi oposisi, sehingga bisa mengawal jalannya pemerintahan, selain itu pihaknya juga merasa tidak tertarik untuk bergabung dengan kubu Jokowi.
Bahkan statement kontra dan kritikan pedas-pun kerap dilontarkan selama masa pemerintahan Jokowi, seperti mengkritik pembangunan infrastruktur yang terlalu mahal, khususnya pembangunan jalan tol yang tidak bisa dinikmati langsung oleh masyarakat karena tarif yang dirasa mahal, bahkan mantan ketua MPR tersebut menyatakan tidak setuju jika Prabowo bertemu dengan Jokowi.
Namun tetiba setelah rekonsiliasi, Amien Rais seakan berubah haluan, dimana ia menyatakan jika kubu Jokowi mau rekonsiliasi maka 45 % kursi kabinet harus dari kubu oposisi, pernyataan tersebut seakan seperti menjilat ludah sendiri. Dimana yang dulunya sering melontarkan ketidaksetujuannya, lantas menginginkan 45 % anggota kabinet merupakan kubu oposisi.
Hal ini tentu tidaklah relevan jika acuannya adalah 45 persen suara pemilih, karena Jokowi sebagai presiden memiliki hak prerogatif dalam menetapkan siapa yang akan bekerja bersamanya.
Jika berdasarkan permintaan 45 % untuk masuk ke dalam parlemen, hal tersebut tentu tidak logis, karena masih ada faktor parpol pendukung yang tentunya harus menjadi bahan pertimbangan oleh Joko Widodo.
Pertimbangan lainnya adalah keterwakilan daerah, profesional yang handal dibidangnya masing-masing, semua hal tersebut tentu menjadi pertimbangan presiden dalam menyusun kabinetnya.
Kemungkinan pemikiran ingin berkuasa dan memerintah Amien Rais sudah sedemikian kuat sehingga ia pun ‘berbalik arah’ tanpa rasa malu dan sungkan pada rakyat Indonesia, dan juga pada lawan politiknya dalam pemilu 2019.
Atas pernyataan tersebut tentu mari kira mencoba membuat prediks, bahwa partai yang berkoalisi dengan Jokowi-pun belum tentu akan mendapatkan jabatan yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Sedang mereka yang kalah dan kerap menggunakan narasi desktruktif untuk mendelegitimasi KPU malah meminta jabatan sebanyak 45 persen.
Dalam pertandingan tinju, bayaran antara yang menang dengan yang kalah saja berbeda jauh, kemungkinan lain pernyataan Amin Rais sedang membayangkan bahwa dialah yang berkuasa atau dia yang menjadi presiden. Oleh karena itu benar, jadi presiden dalam mimpi.
Semoga hal tersebut bukanlah pertanda akan waham kebesaran akan sosok Amien Rais yang kerap melontarkan istilah yang cukup menggelikan. Ditambah lagi dengan tawaran yang cukup aneh dan mungkin membingungkan beberapa pihak.
Tawaran yang diajukan oleh Amien Rais tersebut lantas dianggap aneh oleh ketua DPP Golkar Ace Hasan. Dimana pihak Jokowilah yang menang, masa pihak timses Prabowo – Sandi yang mengaturnya.
Selain itu, masyarakat kita juga masih labil, dimana secara psikis, warga Indonesia banyak yang mengalami fanatisme buta akan berbagai kebijakan pemerintah.
Dalam situasi ini, ketika kita masih berada dalam kesibukan untuk belajar demokrasi, penguatan kelompok opsisi yang merupakan kebutuhan mendesak. Atas dasar Kebutuhan itulah Pak Jokowi lantas memiliki peluang sebagai aktor perubahan.
Meski Amien Rais sempat mengeluarkan pernyataanyang membingungkan, semoga PAN membuka diri dalam berkomunikasi. Tidak hanya partai yang kemaren berkoalisi, tetapi juga dengan partai kompetitor hingga anggota DPD terpilih. Hal tersebut dimaksudkan agar komunikasi lancar dan tidak tersendat.

)* penulis adalah pengamat sosial politik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may have missed