Plt Kepsek SMPN 6 Pasar Kemis Dilaporkan ke Polda Banten

TangerangSatu.co.id KABUPATEN TANGERANG – Kepala UPT Pendidikan yang juga Plt Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 6 Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Agus Soni Sobari dilaporkan ke Polda Banten. Pelaporan ke Polda Banten itu dilakukan bendahara SMPN 6 Pasar Kemis, Hafrilla Yeni atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang bisa diindikasikan adanya tindak pidana korupsi terhadap uang negara.

Hafrilla Yeni didampingi kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Situmeang meminta perlindungan sekaligus melaporkan perkara tersebut kemarin ke kepolisian.

“Bahwa Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, melakukan pencairan dana sebesar Rp 13.595.985,- (tiga belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) tanpa memberikan kabar kepada klien kami yang bernama Hafrilla Yeni yang menjabat sebagai bendahara sekolah SMP Negeri 6 Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. Klien kami ini menjabat bendahara BOS dan BOSDA berdasarkan nomor surat: 800/421.3/024/SMPN6.PK/2018 yang ditunjuk oleh Kepala UPT Pendidikan yang bernama Agus Soni Sobari,” jelas Direktur Eksekutif LBH Situmeang, Anri Saputra Situmeang dalam siaran pers yang diterima redaksi Jumat 26 Juli 2019.

Padahal, terang Anri Saputra Situmeang
dalam pencairan dana BOS dan BOSDA, pihak Kepsek harus beserta bendahara sekolah.
Akan tetapi kenyataan berbeda. Plt Kepsek SMPN 6 Pasar Kemis, ungkap pengacara muda ini, mengangkat bendahara pengganti yang bernama Hafiz Solihat untuk mencairkan dana BOSDA dengan menjelaskan keterangan kehilangan cek giro.

“Padahal cek giro aslinya masih berada di klien kami,” papar Anri Saputra Situmeang.

Direktur Eksekutif LBH Situmeang itu memandang adanya dugaan abose of power dengan melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di pasal 4 angka 1, menyalahgunakan wewenang yang bisa diduga adanya tindak pidana korupsi terhadap uang negara.

“Kami mendampingi klien melakukan pengaduan dan perlindungan hukum kepada Kapolda Banten, Up Direktur Reserse Kriminal Khusus pada tanggal 24 Juli 2019. Hari ini tanggal 26 Juli 2019, kami menyurati Bupati Tangerang, Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, BKD Kabupaten Tangerang, Inspektorat Kabupaten Tangerang beserta DPRD Kabupaten Tangerang untuk menyikapi persoalan ini,” tegas Direktur Eksekutif LBH Situmeang, Anri Saputra Situmeang.***

Ateng San | Yahya Suhada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may have missed