Meredam Hoax, Menata Kepingan Bhinneka yang Terserak

Oleh: Era Sofiyah

Pesta demokrasi telah usai. Namun gaungnya masih terasa hingga saat ini. Bukan hanya para elite terhormat, yang tak sungkan mengumandangkan dukungannya pada sang jawara, demi memetakan ambisinya. Deal-deal politikpun manis menghiasi jagad media real maupun online. Yang tak kalah meriah, adalah kalangan grass root yang notebene pendukung masing-masing pasangan. Secara masif mereka menebar psywar, menganggap yang terbaik adalah dari pihaknya. Perang urat syarafpun tak terhindarkan, hingga tak jarang memantik keributan tak berkesudahan.

Demikianlah suasana pelaksanaan demokrasi dinegeri demokratis yang sampai hari ini belum jua menemukan konsep idealnya. Kebhinnekaan yang sejatinya lahir sebagai pengikat sosial kini justeru sedang diuji karena kecenderungan praktik ujaran kebencian (hate speech) mengiringi kebebasan berpendapat khususnya di ranah media sosial.

Dalam konteks ini, pemilih muda atau mereka yang dikenal sebagai Generasi Z berada pada iklim politik kompetitif selama era internet. Tidak seperti pemilih mapan sebelumnya yang memiliki kebiasaan mengaksesi informasi via kampanye di media cetak dan elektronik, generasi gawai ini telah menggenggam informasi melalui media online dari awal. Satu sisi, mereka yang dikategorikan generasi milenial sekaligus warga negara dituntut bertanggung jawab atas masa depan bangsa dan negara. Namun, dilain sisi keberadaan media sosial kerap menciptakan kegaduhan dan konflik akibat isi informasi yang kerap tak beretika.

Demi meredam berbagai konflik kepentingan agar tidak terus berkepanjangan, maka perlu kiranya formula yang lebih mampu memberdayakan pengguna media sosial (netizen) sekaligus mengkonstruksi muatan positif dalam memanfaatkan media sosiaI. Dalam hal ini, medsos sebagai pilar baru dalam perpolitikan selayaknya dapat turut andil menciptakan komunikasi positif, kondusif sekaligus partisipasi yang terbuka, rasional, interaktif, serta konstruktif, terutama di kalangan generasi muda.

Sampai disini, menguatkan kembali narasi dan literasi kebhinnekaan dalam menghadapi era digital tentu saja menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Literasi kebhinnekaan atau kewargaan (citizenship education) dan kewargaan digital (digital citizenship) tak sekedar mempersiapkan individu melek informasi.

Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran tentang hak-hak politik, sosial dan budaya individu dan kelompok, termasuk kebebasan berbicara dan tanggung jawab dan implikasi sosial yang muncul. pertama, menyasar aspek knowledge, yakni perubahan dan peningkatan ranah pengetahuan dan wawasan individu tentang politik dalam beragam dinamikanya. Kedua, lebih berupaya terjadi perubahan sikap terhadap berbagai fenomena perpolitikan di negeri ini, baik yang positif maupun yang mengkhawatirkan. Ketiga, kesediaan individu mengubah perilaku bahkan bertindak dalam rangka memperbaiki keadaan melalui partisipasi kritis dan konstruktif pada proses pengambilan keputusan sejak berpartisipasi pada pemilu sampai mengawal visi-misi politikus terpilih.

Target literasi berkebhinnekaan ini terutama menyasar kalangan muda, dengan beberapa pertimbangan. Mengapa? karena secara umum, usia muda adalah fase rawan, di mana mereka belum memiliki konsp diri yang kokoh. Jiwa muda diwakili oleh semangat yang menggebu dan kecederungan cepat bereaksi pada stimulus dari luar. Selanjutnya, kalangan muda inilah pengguna media baru terbesar.

Para millenial ini adalah penduduk asli dunia digital (native digital) yang akan mewarnai hiruk pikuk dalam dunia online. Bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan dan pemahaman yang cukup tentang media tentu tidak bermasalah. Tetapi bagi mereka yang rentan pemahamannya terhadap media tentu sulit membedakan mana konten media yang bermanfaat, dan mana yang bermasalah jika dikonsumsi masyarakat tertentu.

Sampai disini, tak ada jaminan selepas momen Pilpres digelar, hoax-hoax politik akan berkurang. Interaksi antarwarga akan gagal mewujudkan motto “kebhinnekaan adalah anugerah” jika kita tak mampu menjadikannya sebagai modal sosial yang produktif. Pluralitas dan kompleksitas bangsa Indonesia sejatinya layak dibanggakan dan dirayakan, bukan dikoyak-koyak dengan kebencian dan pembohongan-pembohongan informasi yang memecah-belah.

Publik harus benar-benar didorong untuk memahami bahwa pluralitas Indonesia bersifat natural dan kultural. Harapannya, tentu akan lahir kebanggaan nasional, sebagai konsekuensi logis atas keberhasilan negara dalam menyelenggarakan pembangunan nasional untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.edewasaan. Harapannya, literasi politik yang baik dapat meningkatkan kualitas.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may have missed