LBH Situmeang Akan Pra Peradilankan Pihak yang Terbitkan SP3 Kasus Bekas Camat Pagedangan

TangerangSatu.co.id KABUPATEN TANGERANG – Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Situmeang, Anri Saputra Situmeang menegaskan pihaknya akan mempraperadilankan pihak yang meng-SP3-kan kasus pidana bekas camat Pagedangan, AK. Diungkapkannya, AK tertangkap OTT oleh pihak kepolisian melakukan pungli surat keterangan domisili usaha (SKDU) pada 3 Maret 2019.

“Pihak manapun jika terbukti telah membuat SP3 terhadap kasus bekas camat Pagedangan, AK maka akan kami pra peradilankan,” tegas Anri Saputra Situmeang saat diskusi publik dihadiri para wartawan yang berjudul “Komitmen Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang yang Baik dan Bebas dari Korupsi”, Rabu siang 4 September 2019 di sebuah rumah makan di Tigaraksa.

“Sekda menjamin untuk melakukan penangguhan penahana AK. Padahal AK terkena OTT. Diduga pejabat ini kini menjabat Sekdis di salah satu dinas. Kalo OTT ini ga bisa secara mudah untuk mengSP3kan. Saya khawatir nantinya banyak pejabat Kabupaten Tangerang yang melakukan pungli maupun korupsi karena tidak ada sanksi keras dari pimpinan daerah. SP3 harus dipublish terang benderang, jangan hanya ucapan,” beber Anri Saputra Situmeang.

Ditambahkan Anri, masyarakat ingin terwujud pemerintahan yang baik. Pemkab Tangerang harus lebih serius dalam memberantas korupsi.

Sementara itu Wakil Koordinator Truth, Jupri Nugroho yang menjadi pemateri dalam acara itu mengatakan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti korupsi harus dipecat.
ASN harus jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya. Sebagai ASN jika tidak jujur maka akan berdampak buruk bidang lainnya.

Di tempat pelayanan publik, sambung Jupri Nugroho sangat rentan terhadap Pungli. Pungli menjadi masalah menahun tapi di setiap daerah tidak ada solusinya. Terkait pejabat di Kabupaten Tangerang yang sudah tertangkap oleh pihak berwajib melalukan pungli, sampai kini proses hukumnya seperti menguap.

“Kami sebagai masyarakat sangat kecewa terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah Kabupaten Tangerang yang sepertinya mengendapkan kasus bekas camat Pagedangan. Pihak kepolisian dan kejaksaan harus berani menuntaskan kasus ini sampai ke meja persidangan di pengadilan,” tegas aktivis anti korupsi ini.

Dikatakannya tata kelola pemerintah akan menjadi bobrok manakala pejabat orang yang bobrok, pejabat yang sudah terbukti melakukan pungli namun masih duduk di posisi vital. Pemerintah harus bersih dari korupsi.***

Ateng San | Yahya Suhada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may have missed