Ketua DPRD Kota Tangerang: Satpol PP Memiliki Komitmen dan Integritas Kerja yang Sesuai Prosedur Harus Diapresiasi

TangerangSatu.co.id KOTA TANGERANG – Satpol PP Kota Tangerang dalam penegakan Perda terlihat lebih gencar dibandingkan Satpol PP daerah lain di Provinsi Banten.

Penindakan yang rutin dilakukan Satpol PP Kota Tangerang yakni penyegelan dan pembongkaran reklame luar ruang, penindakan penjualan ilegal obat keras, penyegelan menara base transceiver station (BTS) telepon seluler, penindakan terhadap pengedaran dan penjualan miras, penindakan anak jalanan yang mengganggu ketertiban umum, penindakan pelanggar Perda rokok, penindakan pencemaran lingkungan hidup (limbah) serta penindakan pekerja seks komersial (PSK).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Gatot Wibowo ketika diminta tanggapannya berkenaan kinerja Satpol PP Kota Tangerang yang kian gencar menegakkan Perda dan Perwal, menegaskan secara prinsip keberadaan Satpol PP sudah diatur dalam bekerja dan tupoksinya.

Dikatakannya, Satpol PP memiliki komitmen dan integritas kerja yang sesuai prosedur harus diapresiasi.

“Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP harus mengedepankan langkah persuasif dan segala produk kebijakan yang akan dijalankan sudah disosialisasikan secara maksimal sehingga mencegah hal yang tidak diinginkan,” jelas Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, Sabtu 21 September 2019.

Gatot Wibowo menambahkan, Kota Tangerang adalah kota metropolitan. Problematikanya jauh lebih kompleks dari wilayah lain.

Untuk itu, sambung Gatot Wibowo dibutuhkan pemimpin yang responsif terhadap persoalan di masyarakat, tidak terkecuali tuntutan terhadap kinerja Satpol PP.

“Jika dianggap kinerjanya baik, kita apresiasi Satpol PP. Jika buruk DPRD pun mengawasi,” ungkapnya.

Dikatakan Gatot Wibowo, sudah sepatutnya Satpol PP membantu tugas walikota sebagaimana fungsi melekat yang diatur dalam Perwali.

“Seperti di Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dan bidang lainnya di Satpol PP yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi dan program walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,” jelas politisi PDIP ini.***

Ateng San | Yahya Suhada

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may have missed