Reuni 212 Bernuansa Politis tak Perlu Digubris

Oleh: Muhammad Zaky )*

Rencana Reuni 212 yang rencananya akan digelar di Monas pada 2 Desember mendatang masih abu-abu. Seperti yang sudah-sudah, agenda tersebut kental dengan selalu kental dengan nuansa politis mengingat kali ini hanya mengundang Gubernur DKI Anies Baswedan, tanpa Prabowo Subianto yang saat ini sudah masuk lingkaran Pemerintahan. Dengan adanya nuansa Politis Reuni 212, maka sepatutnya acara tersebut tidak digubris.

Rencana dihelatnya reuni akbar 212 dinilai sejumlah pihak belum menunjukkan esensinya. Menurut laporan, reuni ini hanyalah agenda rutin tahunan. Namun, mengapa melibatkan para elit politik didalamnya. Hal ini bukanlah bentuk dari ke- Plin-planan sang penanggung jawab bukan? Mengingat, reuni ini tentunya disokong oleh sebagian ormas yang mengatasnamakan suatu agama, yakni Islam.

Dalam orasinya, pihak PA 212 menyatakan akan menggelar acara akbar reuni 212 yang mana akan menghadirkan Habib Rizieq Shihab (HRS), sang ulama fenomenal. Bahkan, nama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah masuk ke dalam daftar tamu istimewanya. Namun, sang calon presiden yang dulu pernah diusungnya belum tentu akan diundang. Terlebih pasca hijrahnya pentolan Gerindra ini ke kubu pemerintah. Acara ini kabarnya akan digelar di Monas 2 Desember mendatang, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi.

Namun, Novel Bamukmin selaku Koordinator Humas Persaudaraan Alumni 212, mengaku tidak tahu siapa saja tokoh politik nasional yang akan diundang dalam reuni PA 212 mendatang. Pihaknya menyatakan juga tak menanyakan hal ini kepada jajaran panitia, sebab pemilu telah usai. Namun, khusus untuk Anies dipastikan diundang sebab reuni diadakan di Monas, alias yang punya wilayah. Novel mengutarakan bahwa tujuan reuni PA 212, untuk bermunajat sekaligus menjadi acara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Di lain pihak, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, jika reuni PA 212 memiliki tujuan untuk sarana silaturahmi atau pengajian, maka tak jadi soal untuk digelar. Namun, jangan sampai reuni ini malah menjadi sebuah ajang provokasi. Sebab, hanya merupakan kesia-siaan saja. Apalagi, Prabowo Subianto, pihak yang dinilai dekat dengan PA 212 belum tentu akan dihadirkan dalam reuni tersebut.

Gus Yaqut berpendapat, bahwasannya mengundang atau tidak mengundang siapapun, itu adalah hak dari PA 212. Kendati demikian jangan sampai reuni PA 212 memiliki rencana guna menyudutkan pihak yang tak sejalan secara politik dengan mereka. Pihaknya menilai hal ini hanya akan buang-buang waktu saja.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago. Ia menanggapi jika momentum PA 212 kini telah usai, terlebih pasca Prabowo menjadi menteri pertahanan di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma’ruf tahun 2019-2024. Irma berpendapat PA 212 getol menghelat reuni ini tersebab oleh kemungkinan Politik praktis. Kaitannya ialah, saat ini seluruh elemen bangsa tengah bekerja sama untuk membangun Indonesia lebih baik lagi.

Sementara itu, MUI imbau agar Reuni 212 taat aturan. Yaitu, melalui penyampaian pendapat dengan cara dan saluran yang tersedia. Bila tak mampu untuk disampaikan secara langsung, maka MUI kembali mengingatkan agar semuanya dilakukan secara tertib. Pada Reuni akbar 212 tahun lalu, panitia acara mengklaim bahwa terdapat sekitar 3 hingga 7 juta peserta hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka memadati ruas jalan di dalam kompleks Monas kala itu. Termasuk jalan lain yang berada di sekitarnya.

Hendri Satrio, selaku pengamat politik dari Kedai Kopi, menyatakan jika momentum PA 212 ini sudah habis dan kini Indonesia sedang menuju rekonsiliasi usai pemilu. Dirinya menyarankan agar PA 212 mengubah diri dari gerakan menjadi sebuah organisasi masyarakat. Sehingga seluruh kegiatannya dapat diproteksi lebih baik secara hukum. Menurutnya, dengan adanya kepastian hukum yang menaungi, tentunya akan memberikan keistimewaan hukum untuk mereka. Mengingat selama ini reuni PA 212 dilaksanakan dengan dua tujuan. Yakni, demi eksistensi serta menjaga komunikasi publik.

Meski negara tidak melarang, ada baiknya agenda semacam ini memberikan kejelasan terkait tujuannya. Bukan malah seperti lempar pendapat untuk menghindari sejumlah investigasi. Kesimpulannya telah jelas, bahwa reuni ini bukanlah murni sebagai penyampai aspirasi, namun lebih condong ke arah politisi. Yang bagi sejumlah pihak dinilai melenceng dari tujuan awal dihelatnya acara ini. Alih-alih mendapatkan dukungan, mereka malah seringkali menuai kecaman. Pasalnya pengisi ceramah terkenal dengan orang yang paling keras terhadap pemerintah, juga tak segan dalam menggembar-gemborkan prinsip anti pemerintah. Lalu, apa sebetulnya latar belakang reuni ini digelar?

)* Penulis adalah pengamat sosial politik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may have missed