Omnibus Law Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Perekonomian

Oleh: Aldia Putra )*

Konsep penyederhanaan Regulasi melalui skema Omnibus Law tak hanya mampu meningkatkan perekonomian negara. Sejumlah pihak meyakini bahwa implementasi meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas tatanan ekonomi yang dinilai melambat selama ini.

Perampingan regulasi ekonomi yang menggemuk dinilai sejumlah pihak sebagai langkah tepat. Pasalnya sektor ekonomi Indonesia tengah mengalami kelesuan hingga stagnasi sehingga memicu kemandekan di bidang perniagaan. Terlebih sejumlah Undang-Undang yang ditengarai menghambat dan mempersulit par investor untuk menanamkan investasi di Indonesia. Sehingga dengan adanya skema Omnibus Law ini mampu meringkas segala aturan yang dapat menghambat sistem ekonomi di Nusantara. Sebagai langkah awal yang mesti dilakukan sebelum membuat omnibus law yakni memetakan aneka regulasi sektoral yang terlampau ruwet kemudian masuk pada pembentukan omnibus law pada masing-masing sektor.

Melalui Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) memandang omnibus law akan menjadi pintu masuk untuk membenahi persoalan hiper regulasi di Indonesia. Karena itu, pembentukan omnibus law demi meningkatkan investasi membutuhkan sejumlah pemetaan dan kajian mendalam untuk menyisir puluhan UU yang akan diperbaiki maupun dilebur dan dijadikan dalam satu UU.

Peneliti PSHK Ronald Rofiandri menilai terdapat beberapa langkah yang mesti dilakukan sebelum memutuskan pembentukan omnibus law. Yang Pertama ialah, menentukan sasaran (objek) omnibus law. Kedua, melaksanakan sejumlah pemetaan peraturan perundang-undangan yang nantinya menjadi objek omnibus law baik secara horizontal (peraturan yang setingkat) maupun yang bersifat vertikal (peraturan di bawahya). Menurutnya, UU mempunyai landasan filosofis dan sosiologis sendiri yang bakal diuji relevansinya dengan kehadiran skema omnibus law ini.

Yang ketiga, jika pembentukan omnibus law memiliki pengaturan yang bersifat umum (lex generalis), maka materi muatannya akan bersifat mencabut beberapa ketentuan yang saling bersilangan. Namun, bakal menjadi permasalahan ketika berhadapan dengan asas lex spesialis derogat legi generalis, sehingga skema omnibus law ini akan menjadi tidak berlaku.

Maka dari itu, PSHK menyarankan agar alat kelengkapan dewan yang merumuskan usulan RUU Omnibus Law yakni Panitia Khusus (Pansus). Selanjutnya, optimalisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU Badan Keahlian Dewan (BKD) turut melakukan legal mapping yang berkenaan dengan penciptaan lapangan kerja serta usaha kecil menengah.

Sementara itu, Feri Amsari selaku Direktur Pusat Studi Konstitusi dari Universitas Andalas menilai letak persoalan penataan regulasi di Nusantara bukanlah pada banyak regulasi untuk diformulasikan menjadi omnibus law. Namun, masalah paling mendasar ialah banyaknya aturan yang tumpang tindih dan menimbulkan disharmonisasi antar regulasi.

Anggota Baleg DPR Prof Zainuddin Maliki juag mengaminkan pernyataan Feri, dirinya menyadari perlunya pemetaan dan kehati-hatian Baleg guna merumuskan omnibus law. Jangan sampai ketika Baleg membentuk UU omnibus law, hasilnya tidak mampu menciptakan pesan filosofis dari sebuah UU yakni nilai keadilan, kepastian, ketertiban hukum, kemanfaatan.

Pihaknya sangat berharap omnibus law akan berpihak pada kepentingan masyarakat terutama dari kalangan pekerja dan kelestarian lingkungan hidup. Jangan sampai investor tak memedulikan bisnisnya yang berpotensi merusak lingkungan atau budaya masyarakat setempat atau tidak. Kalau kita memberikan keistimewaan berupa ‘karpet merah’, kita bisa disebut tidak memberikan rasa keadilan, imbuhnya.

Dukungan lain datang dari Anggota Baleg dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu yang menyatakan kesepakatan akan perlunya kecermatan dan ketelitian dalam memproses gagasan Presiden Jokowi soal omnibus law ini. Meski tak menampik pula akan adanya keluhan dari para investor dan World Bank tentang rumitnya perizinan berinvestasi di Indonesia.

Masinton berpandangan canangan pembentukan skema omnibus law bisa dimulai dengan membuat sejumlah cluster(pengelompokkan) terhadap 74 UU yang bekenaan dengan perizinan investasi dan lainnya. Yang terpenting, ialah, kedaulatan negara harus tetap terjaga meskipun nantinya banyak investor asing yang masuk ke dalam negeri.

Sebelumnya, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menilai jika penyederhanaan regulasi melalui undang-undang besar atau omnibus law bakal meningkatkan sejumlah efisiensi proses sertifikasi. Bambang Prasetya selaku Kepala BSN, menjelaskan setidaknya ada dua poin terkait BSN yang masuk ke dalam omnibus law, yakni terkait sertifikasi, khususnya bagi usaha kecil dan menengah (UKM), beserta sanksi hukum.

Bambang juga menjelaskan kudepanya akan ada integrasi proses sertifikasi antara SNI yang dilakukan oleh pihak BSN, izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta sertifikasi kehalalan. Dengan demikian, proses sertifikasi diharapkan bisa lebih efektif dan efisien. Integrasi proses ini dinilai akan memudahkan para pelaku usaha, khususnya bagi sektor UKM. Berkenaan dengan sanksi, Bambang mengatakan nantinya aturan penegakan hukum akan dikompilasikan dengan regulasi lainnya dalam satu UU besar. Sehingga pihak BSN hanya akan memberikan sanksi administratif saja. Yang nantinya berdampak pada efektifitas kinerja dan pengawasan. Jadi, aturannya bukan dihapus, tetapi disatukan dalam satu UU besar. Yang mana Menurutnya akan lebih efektif lagi.

Berdasarkan fakta dan data diatas tentunya pemberlakuan Omnibus Law sebagai senjata untuk menyederhanakan regulasi akan cukup mumpuni. Mengingat banyaknya keunggulan dan keuntungan yang dimiliki skema ini akan turut meningkatkan sistem perekonomian. Termasuk akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas terkait tatanan perniagaan Nusantara yang sebelumnya dinilai melambat. Dan menyebabkan macetnya pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

)* Penulis adalah pengamat sosial politik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You may have missed